MANAWA DHARMASASTRA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GIANYAR

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

TUGAS AGAMA HINDU

MANAWA DHARMASASTRA

Oleh :

NAMA            : NI WAYAN SASTRANINGSIH

No. Absen     : 15

KELAS            : XI MSc 4

SMA NEGERI 1 GIANYAR

Jl. Ratna No. 1, Telp. (0361) 943034, Fax.(0361)944073

Website: http://www.dosmangianyar.com  E-mail: sman1_gianyar@yahoo.com

KABUPATEN  GIANYAR

TAHUN 2014

 

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini tepat pada waktunya. Dan ucapan terima kasih kepada guru pembimbing pelajaran Agama Hindu, berkat bimbingan beliau  saya mampu menyusun tugas ini sedemikian rupa. Terima kasih pula kepada rekan-rekan yang ikut berpartisipasi dalam penyusunan tugas ini, semoga apa yang telah kita perbuat akan bermanfaat di suatu hari nanti.

Saya menyadari dalam penyusunan laporan ini, masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan yang perlu di benahi. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun dari guru pembimbing dan pembaca sangat diharapkan, guna kesempurnaan tugas berikutnya. Saran dan kritik itu akan menjadi pedoman dan motivasi penulis di karya-karya berikutnya, sehingga akan menghasilkan karya yang lebih baik lagi.

Gianyar, Januari 2015

 

Penulis

 

 

 

 

 

 

 

“WEDA” HUKUM HINDU

Hukum adalah peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia baik perorangan maupun sebagai kelompok agar tercipta suasana yang serasi, tertib dan aman. Manusia dalam kehidupannya sebagai umat beragama dan sebagai warga negara akan tunduk pada dua kekuasaan hukum yaitu :

1.      Hukum yang berdasarkan pada perundang-undangan negara seperti: UUD, UUP dan Peraturan-peraturan Daerah.

2.      Hukum yang bersumber pada Kitab Suci yang dianutnya

Khusus bagi umat Hindu maka yang dijadikan sumber hukum selain UUD adalah Kitab Suci Weda. Ketentuan mengenai Weda sebagai sumber hukum dapat kita lihat dalam penjelasan kitab Manawa Dharmasastra II.6 sebagai berikut :

” Wedo’khilo dharma mulam smrti sile ca tad widam, acarasca iwa sadunam atmanasyutir ewa ca”.

Artinya
Seluruh weda merupakan sumber utama dari pada dharma (agama Hindu) kemudian barulah smrti di samping kebiasaan-kebiasaan yang baik dari orang-orang yang menghayati weda. Kemudian secara tradisi dari orang-orang suci serta akhirnya atmanastuti (rasa puas diri sendiri).

“Srutistu wedo wijneo dharmasastrm tu wai smrtih, te sarwatheswamima-msyetabhyam dharmoho nirbabhau”. (manawa dharmasastra II.10)

Artinya:
Sesungguhnya sruti adalah weda demikianlah pula smrti adalah dharmasastra, keduanya tidak boleh diragukan dalam hal apapun karena keduanya adalah kitab suci yang menjadi sumber agama hindu (dharma).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa yang merupakan sumber utama Hukum Hindu adalah sruti dan smrti. Kebenaran sruti dan smrti tidak boleh dibantah menurut perkembangan ilmu pengetahuan peninjauan sumber hukum hindu dapat disebutkan sebagai berikut:

1.      Peninjauan sumber hukum hindu dalam arti sejarah lebih ditekankan kepada penelitian data-data mengenai berlakunya kaidah-kaidah hukum berdasarkan dokumen tertulis yang ada seperti : kitab suci, kitab UU dan sebagainya.

2.      Peninjauan sumber hukum hindu dalam arti sosiologi yang lebih ditujukan pada data-data sosiologi/ilmu kemasyarakatan yang telah mempunyai aturan-aturan melembaga baik berdasarkan tradisi maupun pengaruh-pengaruh yang dating kemudian seperti : adat istiadat, loka dresta dan sebagainya.

3.      Peninjauan hukum hindu dalam arti filsafat merupakan pencarian rasional kedalam sifat kebenaran realities yang juga memberikan pemecahan yang jelas dalam mengemukakan permasalahan dari kehidupan ini

4.      Peninjauan sumber hukum hindu dalam arti formil adalah sumber hukum hindu yang dapat menimbulkan hukum positif yang dibuat oleh badan/lembaga yang ada.

Tahapan-tahapan penerapan hukum terjadi secara beruntun yang masing-masing disebut dengan kronologi hukum. Adapun kronologi hukum hindu sebagai berikut :

1.      Adanya pokok-pokok pikiran yang tinbul dalam masyarakat bahwa dalam masyarakat timbul satu pertentangan maka pemerintah wajib menyelesaikan.

2.      Ada badan yudikatif yang dipegang oleh pemerintah yang bertugas menyidik.

3.      Acara mengadili menurut sastra dengan memanggil saksi-saksi.

4.      Acara pemeriksaan yang disertai bukti-bukti. Bukti-bukti tersebut ada empat macam yaitu: lekhya (bukti autentik/tertulis), bhukti (bukti pemilikan/material), Saksi (bukti saksi), Diwya (bukti sumpah)

Sumber :

https://amerklk.wordpress.com/2010/06/24/wedahukum-hindu/

Hukum Hindu ( SUMBER-SUMBER HUKUM HINDU )
oleh : I Nengah Sumantre

Sumber Hukum Menurut Weda

Menurut Manawadharmasastra, sumber hukum Hindu berturut-turut sesuai urutan adalah sebagai berikut : 

1.      Sruti 

2.      Smerti

3.      Sila

4.      Sadacara

5.      Atmanastuti

A.     Sruti sebagai Sumber Hukum Hindu Pertama 

Di dalam Manawadharmasastra II.10 dikatakan

 ‘Srutistu wedo wijneyo dharma sastram tu wai smerti, te sarwatha wam imamsye tabhyam dharmohi nirbhabhau”.

Artinya: sesungguhnya Sruti adalah Weda, Smerti itu Dharmasastra, keduanya tidak boleh diragukan apapun juga karena keduanya adalah kitab suci yang menjadi sumber dari pada hukum. 

Selanjutnya mengenai Weda sebagai sumber hukum utama, dapat kita lihat dari sloka II.6 dirumuskan sebagai berikut:

Wedo khilo dharma mulam smerti sile ca tad widam, acarasca iwa sadhunam atmanas tustirewa ca.

Artinya : seluruh Weda sumber utama dari pada hukum, kemudian barulah smerti dan tingkah laku orang-orang baik, kebiasaan dan atmanastuti.

Pengertian Weda sebagai sumber ilmu menyangkut bidang yang sangat luas sehingga Sruti dan Smerti diartikan sebagai Weda dalam tradisi Hindu. Sedangkan ilmu hukum Hindu itu sendiri telah membatasi arti Weda pada kitab Sruti saja. Kitab-kitab yang tergolong Sruti menurut tradisi Hindu adalah : Kitab Mantra, Brahmana dan Aranyaka. Kitab Mantra terdiri dari : Rg Weda, Sama Weda, Yajur Weda dan Atharwa Weda. 

B.    Smrti sebagai Sumber Hukum Hindu Kedua

Smrti merupakan kitab-kitab teknis yang merupakan kodifikasi berbagai masalah yang terdapat di dalam Sruti. Smrti bersifat pengkhususan yang memuat penjelasan yang bersifat authentik, penafsiran dan penjelasan ini menurut ajaran Hukum Hindu dihimpun dalam satu buku yang disebut Dharmasastra.

Dari semua jenis kitab Smrti yang terpenting adalah kitab Dharmasastra, karena kitab inilah yang merupakan kitab Hukum Hindu. Ada beberapa penulis kitab Dharmasastra antara lain:

1.       Manu

2.      Apastambha

3.      Baudhayana

4.      Wasistha

5.      Sankha Likhita

6.      Yanjawalkya

7.      Parasara

Dari ketujuh penulis tersebut, Manu yang terbanyak menulis buku dan dianggap sebagai standard dari penulisan Hukum Hindu itu. Secara tradisional Dharmasastra telah dikelompokkan manjadi empat kelompok menurut jamannya masing- masing yaitu:

a.      Jaman Satya Yuga, berlaku Dharmasastra yang ditulis oleh Manu.

b.      Jaman Treta Yuga, berlaku Dharmasastra yang ditulis oleh Yajnawalkya.

c.       Jaman Dwapara Yuga, berlaku Dharmasastra yang ditulis oleh Sankha Likhita.

d.      Jaman Kali Yuga, berlaku Dharmasastra yang ditulis oleh Parasara.

C.      Sila sebagai Sumber Hukum Hindu Ketiga

Sila di sini berarti tingkah laku. Bila diberi awalan su maka menjadi susila yang berarti tingkah laku orang-orang yang baik atau suci. Tingkah laku tersebut meliputi pikiran, perkataan dan perbuatan yang suci. Pada umumnya tingkah laku para maharsi atau nabi dijadikan standar penilaian yang patut ditauladani. Kaedah-kaedah tingkah laku yang baik tersebut tidak tertulis di dalam Smerti, sehingga sila tidak dapat diartikan sebagai hukum dalam pengertian yang sebenarnya, walaupun nilai-nilainya dijadikan sebagai dasar dalam hukum positif.

D.  Sadacara sebagai Sumber Hukum Hindu Keempat

Sadacara dianggap sebagai sumber hukum Hindu positif. Dalam bahasa Jawa Kuna Sadacara disebut Drsta yang berarti kebiasaan. Untuk memahami pemikiran hukum Sadacara ini, maka hakekat dasar Sadacara adalah penerimaan Drsta sebagai hukum yang telah ada di tempat mana Hindu itu dikembangkan. Dengan demikian sifat hukum Hindu adalah fleksibel.

E.      Atmanastuti sebagai Sumber Hukum Hindu Kelima.

Atmanastuti artinya rasa puas pada diri sendiri. Perasaan ini dijadikan ukuran untuk suatu hukum, karena setiap keputusan atau tingkah laku seseorang mempunyai akibat. Atmanastuti dinilai sangat relatif dan subyektif, oleh karena itu berdasarkan Manawadharmasastra109/115, bila memutuskan kaedah-kaedah hukum yang masih diragukan kebenarannya, keputusan diserahkan kepada majelis yang terdiri dari para ahli dalam bidang kitab suci dan logika agar keputusan yang dilakukan dapat menjamin rasa keadilan dan kepuasan yang menerimanya.

Sumber:

http://sumantre.blogspot.com/2010/10/hukum-hindu-sumber-sumber-hukum-hindu.html

Manawa Dharma Sastra dan Kepemimpinan Dalam Hindu

1.      Kitab Menawa Dharmaҫastra

Manawa Dharma Sastra adalah salah satu kitab atau ilmu hukum Hindu yang merupakan kitab Weda Smrti lainnya, Dharma berarti hukum dan Sastra berarti ilmu. Weda Smrti kelompok kedua secara hierarkis sesudah kelompokWeda Sruti (kelompok kitab-kitab Wahyu), yang dipandang sebagai kitab hukum Hindu karena didalamnya banyak memuat :

• dharma,
• kewajiban, dan 
• aturan - aturan hukum umat manusia. 

Karena itu, kitab Smrti juga disebut sebagai Dharmashastra. 

Dharmasastra diajarkan oleh Manu, yang kemudian dikompilasikan oleh Maharshi Brghu. Inilah kitab hukum pertama dalam Hindu. 

Menurut mithologinya, pada jaman satya yuga para manu mendiktekan hukumnya ini dalam seratus ribu sloka kepada Maharshi Brghu, yang pada gilirannya mengajarkan kepada Rsi Narada. Kemudian Rsi Narada, berdasarkan pertimbangannya mengurangi aturan itu menjadi dua belas ribu sloka. Kitab hukum ini kemudian dikurangi lagi menjadi delapan ribu sloka oleh Rsi Markandeya. Dan Rsi yang lain, seperti Sumanthu menguranginya lagi menjadi empat ribu sloka. Akhirnya, Rsi lain yang tidak dikenal, mengurangi lagi menjadi 2.685 sloka.

Manawa Dharmashastra, seperti yang dikenal sekarang ini, terdiri dari 12 Adhyaya (bab atau buku) yang memuat 18 aspek hukum atau Wyawahara yang dapat dikategorikan dalam bentuk :

• Hukum perdata agama, 
• Hukum pidana agama,
• serta peraturan-peraturan yang bersifat mengatur kehidupan sosial kemasyarakatan secara umum. 

Jadi ia merupakan kitab hukum Hindu dengan cakupan bahasan yang amat lengkap, luas dan ber-relevansi keluar maupun kedalam.

Kitab Menawa Dharmaҫastra dianggap paling penting dan menarik dari kitab-kitab sastra yang memuat ajaran agama Hindu dan dikenal sebagai salah satu kitab Wedangga, yaitu kitab Weda yang merupakan batang tubuh dari Weda. Menawa Dharmaҫastra merupakan salah satu dari Sad Wedangga (enam batang tubuh Weda) dan mempunyai kedudukan penting dalam masyarakat hindu. Adapun keenam batang tubuh tersebut yaitu Ciksa, Wyakarana, Chanda, Nirukta, Jyotisa, dan Kalpa.

Kitab Kalpa merupakan bagian yang terpenting dalam Sad Wedangga yang mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kitab Menawa Dharmaҫastra, yang dimana kitab ini berasal dari kitab Brahmana Samhita. Kitab ini terdiri dari empat bagian yaitu :

a)      Srauta Sutra (membahas upacara besar)

b)      Grihya Sutra (membahas orang yang berumah tangga)

c)      Dharma Sutra (membahas pemerintahan)

d)      Sulwa Sutra (membahas tentang bangunan-bangunan agama).

Contoh sloka - Sloka yang terkait dengan Manawa Dharmasastra seperti : 

• Proses aguron-guron sulinggih dijelaskan, antara lain dalam Manawa Dharmasastra II sloka 169 dan 170.
• Tentang perkawinan beda agama, Manawa Dharmasastra 3.27.
• Cuntaka, kebersihan dan kesehatan batin Manawa Dharmasastra V. 109
• Tentang Acintya, Manawa dharmasastra I.3.
• Fungsi dan tujuan sembahyang atau yadnya, sloka IV, 14.  
• Ciri-Ciri Sifat Rajas disebutkan dalam Menawadharmasasta XII.32 yang disebutkan sangat bergairah akan melakukan tugas-tugas pekerjaan ....
• Pemakaian binatang dan tumbuh-tumbuhan sebagai sarana caru dalam upacara Bhuta Yadnya telah disebutkan dalam Manawa Dharmasastra V.40. Tumbuh-tumbuhan dan binatang yang digunakan sebagai sarana upacara Yadnya itu akan meningkat kualitasnya dalam penjelmaan berikutnya.

Sumber:

http://sejarahharirayahindu.blogspot.com/2012/05/manawa-dharmasastra.html

http://cahyaaryagajahpara.over-blog.com/2014/10/manawa-dharma-sastra-dan-kepemimpinan-dalam-hindu.html

Kerja dan Swadharma Menurut Manawa Dharmasastra

MANAWA DHARMASASTRA

Manawa Dharmasastra tergolong Weda Smrti, merupakan kitab Dharma, yaitu ajaran kebajikan menurut MahaRsi Manu. Buku ini disusun secara sistematik dalam 12 adhyaya atau oleh muridnya Bhagawan Bhrigu.  Dharma dimaksudkan disini diberi arti lebih spesifik, yaitu ajaran hukum hindu yang disebut Vyahara. Fungsinya untuk mengatur tentang kewajiban dan hak umat hindu, baik sebagai individu maupun maupun kelompok sosial.

Kitab sumber hukum hindu ini menjadi inspirasi terutama negarawan hindu yang lahir belakangan dalam rangka menciptaklan tertib sosial di wilayahnyua masing-masing. Isinya diadaptasi, disesuaikan kebutuhan daerah dan menurut perkembangan jaman. Diantara teks lontar hukum yang diaanggap bersumber dari kitab manawa dharmasastra adalah kelompok lontar agama: Adigama, siwa sesana, Raja sasana, Kutara manawa, dan purwadigama.

Landasan kerja menurut Manawa Dharmasastra :

Setiap perbuatan membuahkan hasil dan konsep ini juga disebut hukum karma phala, karma yang lahir dari pikiran , perkataan, dan badan menimbulkan akibat baik atau buruk (MDs, XII:3).

Ada sepuluh karma buruk yang harus dihindari :

1.      Tiga perbuatan buruk pikiran ; menginginkan milik orang lain, berkeinginkan mencelakai orang lain, dan mengikuti ajaran sesat.

2.      Empat perbuatan buruk dari perbuatan ; mencemooh, berbohong, memfitnah, dan berkata kasar.

3.      Tiga perbuatan buruk badan ; mencuri, melakukan kekerasaan, dan berzina.

(MDs, XII:5-7)

Yang berhasil mengendalikan dirinya, tidak melakukan sepuluh perbuatan terlarang tersebut dipastikan mencapai keberhasilan yang sempurna.

Ada dua jenis pekerjaan yang baik:

1.      prawerti karma yaitu kerja yang dilakukan untuk mencapai harapan atau hasil tertentu,   akan tetapi karma jenis ini tetap bersifat mengikat, oleh karena itu prawerti karma menyebabkan seseorang mengalami tumimbal lahir.

2.      nirwrti karma yaitu kerja yang dilakukan atas dasar pengetahuan yang benar, yaitu kerja tanpa menharapkan hasil, dan dengan demikian menyebabkan seseorang mencapai kebebasan akhir.

Akan tetapi nirwrti karma sungguh sulit dilaksanakan oleh masyarakat umum. Maharsi Manu lebih memihak prawrti karma, dasar argumentasinya adalah bahwa secara riil tidak ada suatu perbuatan apapun yang dilakukan oleh manusia tanpa didasari oleh keinginan, walau memang secara idealis berbuat karena keinginan untuk mendapat pahala kurang terpuji. Teks weda toh tetap membenarkan umatnya untuk melaksanakan upacara agama dengan didasari oleh keinginan, tetapi keinginan yang berdasarkan dharma untuk mendapat pahala yang baik.

Atas dasar konsep hukum kerja dan karakter manusia, maka Maharsi Manu menentukan klasifikasi kerja menjadi empat bagian yang disebut catur warna atau warna dharma :

1.      Brahmana warna,

2.      Ksatria warna,

3.      Waisya warna,

4.      Sudra warna.

Untuk mendapatkan kemampuan agar dapat melaksanakan kewajiban secara profesional, Maharsi Manu mengukuhkan sistem pendidikan sesuai dengan tahapan hidup manusia sejak dari dalam kandungan sampai meniggal dunia, tahapan hidup ini disebut catur asrama :

1.      Brahmacari asrama,

2.      Grehasta asrama,

3.      wanaprasta asrama,

4.      Sanyasin

Sumber:

http://hukumhindu.blog.com/2010/10/30/kerja-dan-swadharma-menurut-manawa-dharmasastra-dan-sarassamuscaya/

Yadnya dalam Manawa Dharmasastra

Dalam Manavadharmasatra VII.10 juga disebutkan bahwa setiap aktivitas spiritual termasuk yajna hendaknya dilakukan dengan mengikuti;

·       Iksa: yajna yang dilakukan dipahami maksud dan tujuannya

·       Sakti: disesuaikan dengan tingkat kemampuan baik dana maupun tingkat pemahaman kita terhadap yajna yang dilakukan sehingga tidak ada kesan pemborosan dalam yajna tersebut.

·       Desa: memperhatikan situasi dimana yajna tersebut dilakukan termasuk sumber daya alam atau potensi yang dimiliki oleh wilayah tersebut.

·       Kala: kondisi suatu tempat juga harus dipertimbangkan baik kondisi alam, maupun umat bersangkutan.

·       Tattva: dasar sastra yang dipakai sebagai acuan untuk melaksanakan yajna tersebut.

Dalam Manavadharmasastra II.6 ada lima sumber hukum hindu yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan yajna, yaitu: Sruti, Smrti, Sila, Acara, dan Atmanastusti.

Jadi beryadnya tidak harus besar dan megah, apalah artinya kemegahan dengan menghabiskan banyak dhana tapi tidak dilandasi oleh prinsip yajna yang telah tetuang pada susastra Veda. Kecil, sederhana dan segar, bila dilandasi oleh kemurnian; yajna seperti inilah yang harus dilakukan dan disosialisasikan terus. 

Sumber:

http://paduarsana.com/tag/panca-yadnya/

Rumusan Yadnya menurut Manawa Dharmasastra

Kitab Manawa Dharmasastra, III.70

1.      Brahma Yadnya          = Persembahan dengan belajar dan mengajar dengan ikhlas

2.      Pitra Yadnya               = Persembahan dengan menghaturkan tarpana dan air kepada leluhur

3.      Dewa Yadnya             = Persembahan menghaturkan minyak dan susu kepada dewa

4.      Bhuta Yadnya             = Persembahan yang dilaksanakan dengan upacara Bali kepada para bhuta

5.      Nara Yadnya               = Yadnya berupa menerima tamu dengan ramah tamah

Kitab Manawa Dharma sastra,III.81

1.     Swadyaya yadnya = Persembahan berupa pengabdian kepada guru suci

2.     Dewa yadnya        = Persembahan buah masak kepada para dewa

3.     Pitra yadnya          = Menghaturkan persembahan upacara sradha kepada leluhur

4.     Nara yadnya          = Memberikan makanan kepada masyarakat

5.     Bhuta yadnya        = Menghaturkan upacara Bali karma kepada para Bhuta

Sumber :

http://tisna-dj.blogspot.com/2012/02/yadnya.html